Penggalian Potensi Lelang

Singkawang – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singkawang pada tanggal 14 & 15 Oktober 2014 telah melaksanakan Penggalian Potensi Lelang (PPL) dengan tujuan untuk meningkatkan hasil dan frekuensi lelang pada Tahun Anggaran 2014. 

Pelaksanaan PPL tersebut dilakukan di daerah Bengkayang diantaranya PN Bengkayang, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang, Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bengkayang.

PPL pada Pengadilan Negeri Bengkayang

PPL pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang

PPL pada Kementrian Agama Kabupaten Bengkayang

Penghancuran Security Paper

Singkawang, 10 Mei 2014.

Kanwil DJKN Kalbar dan KPKNL Singkawang telah melaksanakan penghancuran kertas sekurity untuk periode Triwulan I Tahun 2014 yang telah rusak/kesalahan ketik, pelaksanaan kegiatan tersebut dihadiri oleh Bpk. Widya Sananda dan Bpk. Hariyadi dari Kanwil DJKN Kalimantan Barat selain itu hadir pula Bpk. Sujarwo selaku Kepala KPKNL Singkawang dan Bpk. Ahmad Fananie selaku Kepala Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Singkawang.

Pada Triwulan I KPKNL Singkawang telah menggunakan security paper sebanyak 12 kertas untuk keperluan pembuatan Kutipan Risalah Lelang, dengan tingkat kesalahan sebesar 8,3 % yang harus dimusnahkan untuk menghindari penggunaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Penggunaan Sekurity Paper disamping bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan kutipan risalah lelang juga merupakan upaya DJKN untuk menyederhanakan kutipan risalah lelang sehingga lebih simple dan lebih aman.

Sosialisasi Lelang ke Pengguna Jasa

Singkawang - KPKNL Singkawang terus berupaya untuk meningkatkan jumlah permohonan lelang dari masyarakat di wilayah kerja KPKNL Singkawang, untuk mencapai target yang telah dibebankan oleh Kantor pusat terhadap KPKNL Singkawang salah satu yang dilakukan oleh jajaran KPKNL Singkawang di bidang lelang adalah dengan melakukan sosialisasi terhadap pengguna jasa lelang terutama untuk jenis lelang eksekusi hak tanggungan. Dari pengamatan seksi lelang bahwa masih ada potensi yang belum tergali dari jenis lelang hak tanggungan di wilayah kerja KPKNL Singkawang yaitu Kota Singkawang, Kab. Sambas dan Kab. Bengkayang.

Berdasarkan hasil program penggalian potensi lelang yang dilakukan sebelumnya dapat di peroleh gambaran bahwa pengguna jasa lelang di wilayah kerja KPKNL Singkawang masih mengalami terkendala dimana mereka harus terlebih dahulu mengajukan objek hak tanggungan kepada kantor Pusat/Regional/Wilayah di Pontianak kemudian baru diajukan oleh kantor Pusat/Regional/Wilayah kepada KPKNL Singkawang.

Berkaitan dengan hal tersebut maka KPKNL Singkawang dengan mengajak petugas dari Kanwil DJKN Kalimantan Barat di Bidang Lelang melakukan sosialisasi serta penggalian potensi lelang ke kantor pusat/Regional/Wilayah di Kota Pontianak seperti Kantor Pusat PT. BPD Kalbar, PT. BTN (Persero), PT. Bank Mandiri (Persero), PT. Bank Panin Tbk., PT. Bank Danamon Tbk., dengan tujuan agar mereka segera melaksanakan lelang untuk jaminan yang berada di wilayah kerja KPKNL Singkawang disamping itu tim juga mencoba mencari informasi tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh pengguna jasa terkait dengan pelaksanaan lelang.

Kantor Bersih Dorong Kinerja Pegawai

Palu – Kebersihan ruangan kerja menciptakan kebersihan hati dan berujung peningkatan kinerja pegawai pada lingkungan kantor tersebut. Secuplik sambutan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto pada peresmian empat gedung KPKNL (15/04) bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu. Empat gedung yang diresmikan sekaligus, yaitu KPKNL Palu, KPKNL Gorontalo, KPKNL Bontang, dan KPKNL Pangkalan Bun.

 

Dirjen KN menyinggung hal ini bukan tanpa sebab. Salah satu gedung kantor yang diresmikan, yaitu KPKNL Palu, sebagai salah satu kantor operasional di Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan pemegang predikat juara umum kebersihan tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Sulawesi Tengah selama tiga tahun berturut-turut. Hadiyanto menyampaikan pujiannya, namun juga mengingatkan, bahwa tanggung jawab atas predikat tersebut agar dijaga sebaik-baiknya, jangan lengah. “Di dalam ruangan bersih, di dalam hati bersih, maka semua akan kelihatan bersih. Saya berharap hal ini menambah semangat para pegawai dalam bekerja dengan penuh antusias,” ujar Hadiyanto kepada tamu undangan dan pejabat serta pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Hadiyanto menyampaikan bahwa DJKN merupakan instansi di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi (tusi) di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian, dan pelayanan lelang. Dengan tusi tersebut, mempunyai empat hal penting yang patut diketahui, yaitu : Pertama, DJKN mengemban amanah konstistusi pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, DJKN berperan sebagai penjaga kualitas opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), dalam hal nilai wajar aset. Ia menjelaskan bahwa DJKN pada usia 8 tahun sejak dibentuk tahun 2006, telah menyumbang peranannya dalam neraca keuangan pemerintah pusat. Dari sebelumnya nilai aset hanya sebesar 450 triliun rupiah, naik tajam menjadi 2.200 triliun rupiah pada tahun 2012, dan sekarang meningkat menjadi 3.200 triliun rupiah, setelah dilakukan inventarisasi dan penilaian aset BMN pada kementerian dan lembaga.

Ketiga, berpartisipasi aktif dalam perekonomian nasional melalui beberapa fungsi, antara lain pengawal BUMN sebagai bagian dari investasi pemerintah, alternatif sumber penerimaan negara dari pengelolaan aset negara, dan pengendali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui perencanaan Barang Milik Negara (BMN).

Terakhir, DJKN sebagai emerging organization, yang tumbuh berkembang bukan dalam hal ukuran, namun dalam hal peranannya. “Organisasi modern dan responsif membutuhkan pejabat yang mampu multitasking job, belajar cepat, dan responsif atas kebutuhan stakholders,” tambahnya. “Transformasi Kelembagaan (TK) DJKN merupakan jawaban atas tuntutan reformasi birokrasi jilid II yang dijalankan oleh Kemenkeu. Salah satu bentuk upayanya adalah pembangunan gedung ini, yang bertujuan memberikan pelayanan secara profesional kepada stakeholders dan memberikan rasa nyaman dengan berpedoman pada standard operating procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Dan kami yakin kantor-kantor yang baru diresmikan bisa mewujudkan TK ini,” kata pria alumnus Harvard Law School ini.

Menutup sambutannya, Hadiyanto menyambut baik atas kerja sama yang telah berjalan antara KPKNL dengan pemerintah daerah setempat. DJKN membuka lebar pintu kerja sama ini, yang antara lain berupa kerja sama pemanfaatan, ruislag, lelang, dan penghapusan.

Sebelumnya, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Asmawi H. Suti, mewakili Gubernur Sulawesi Tengah, menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada Dirjen KN telah berkunjung ke kota Palu. “Bapak Dirjen jangan lupa mencoba santapan masakan sini, salah satunya kaledo (kaki lembu donggala), siapa tahu akan terkenang kembali akan kota Palu,” ujar Asmawi. Ia menyampaikan apresiasinya kepada KPKNL Palu karena telah berpartisipasi dalam program green and clean dan juara lomba kebersihan tingkat SKPD. “Semoga kerja sama ke depan menjadi lebih baik lagi,” tutup Asmawi.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti peresmian gedung empat KPKNL, pengguntingan pita, dan pemotongan tumpeng. Untuk lebih mengenal suasana gedung baru KPKNL Palu, Hadiyanto mengajak para tamu undangan berkeliling ruangan.

Selesai acara peresmian, Dirjen KN beserta rombongan melanjutkan dengan penyampaian arahan dan news update kepada para pejabat dan pegawai Kanwil dan KPKNL terkait. (Teks : Arifin/Foto: Johan)

Fungsi Penilai Sangat Penting dalam Pengelolaan Aset

Jakarta – Dalam pengelolaan aset, fungsi seorang penilai sangatlah penting. Oleh karena itu, seorang penilai tidak boleh bekerja biasa-biasa saja dan setengah hati, namun harus bekerja secara berintegritas dan sepenuh hati. Hal ini ditegaskan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto saat memberikan arahan dalam Training of Trainers di Bidang Penilaian pada 14 April 2014 di Jakarta.

“Pastikan kita punya SDM yang yang mumpuni, bagus, dan qualified. Ini merupakan kebutuhan wajib bukan sunah,” tegasnya di hadapan peserta. TOT ini dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Dodi Iskandar, Plh. Direktur Penilaian Chalimah Pujiastuti, Kepala Bagian Kepegawaian Tatang Maulana, dan pejabat eselon III Direktorat Penilaian serta diikuti oleh para kabid penilaian, kepala seksi penilaian serta penilai yang memiliki nilai yang baik dalam quality assurance penilai.

Hadiyanto mengatakan bahwa event ini jangan diartikan sebagai rutinitas saja, namun harus dijadikan event yang menghasilkan output yang maksimal. Ia juga menyampaikan tiga pilar pelayanan penilaian yang harus diketahui dan dijalankan oleh penilai. Pertama, standar penilaian yang applicable. “Benchmark to best practices, dan best practises itu harus aplicable di Indonesia,” ungkapnya.

Pilar kedua, lanjutnya, database yang andal dan reliable. Database jangan sampai statis, namun harus dinamis. Penilai harus selau update karena kalau penilaian yang dilakukan salah ada risiko hukum yang haruis dihadapi. Ketiga, yaitu penilai yang profesional. Penilai harus mampu memberikan kemampuan terbaiknya dalam fungsi penilaian.

“Belajar itu dari mana saja. Jangan cepat puas pada apa yang ada karena profesional itu akan di dapat dari capacity buliding dan pengalaman,” tutur Hadiyanto. Terakhir, ia berharap agar para kabid penilaian menyusun program pembinaan dan peningkatan kualitas bagi penilai di wilayahnya masing-masing dengan hasil yang terukur sebagai upaya percepatan peningkatan kompetensi dan melakukan transfer knowledge ke penilai di jarjarannya agar penilai mempunyai kemampuan yang berkompeten di bidangnya.

Sebelumnya, Sekretaris DJKN Dodi Iskandar menyampaikan tujuan diadakan TOT ini yaitu memastikan seluruh penilai DJKN memiliki tingkat kompetensi yang tinggi dan menghasilkan laporan penilaian yang akurat dan dapat diandalkan. Ia menegaskan bahwa memiliki penilai yang profesional merupakan satu dari tiga pilar pelayanan penilaian disamping adanya standar penilaian dan database penilaian yang andal dan reliable. “Rapuhnya salah satu pilar tersebut akan menyebabkan keseluruhan bangunan penilaian menjadi rapuh secara keseluruhan, “ungkapnya.

Lebih lanjut, Dodi berharap agar penilai tidak berpuas diri dan harus berupaya secara terus-menerus melakukan pengembangan kompetensi, sebagaimana suatu profesi seharusnya. Continuous Professional Development (CPD) seharusnya menjadi suatu kewajiban dalam suatu profesi yang ilmunya terus berkembang seiring perkembangan teknologi dan transaksi ekonomi saat ini.

Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan TOT ini merupakan salah satu wujud nyata komitmen tersebut. Para penilai yang memiliki tingkat kompetensi yang baik agar berperan aktif dengan turut memberikan pelatihan kepada penilai-penilai lain. “Jangan takut untuk membagi ilmu, karena percayalah, ilmu anda tidak akan berkurang malah akan bertambah jika anda membaginya,” pungkasnya.

Salah satu peserta dari Kanwil DJKN Banten Risma Br. Sinaga mengungkapkan bahwa TOT ini sangat berguna dan membantu para penilai dalam mengupdate dan merefresh pengetahuan khusunya tentang penilaian. Ia berharap agar acara seperti ini dapat dilakukan secara rutin.

Sampai berita ini ditulis, acara masih berlangsung. Dalam TOT yang berlangsung pada 14-15 April 2014 ini, akan disampaikan materi mengenai pedoman kegiatan pembinaan dan peningkatan kualitas penilai DJKN, konsep dasar penilaian, pendekatan kalkulasi biaya, pendekatan pendapatan, pendekatan perbandingan harga pasar, dan penilaian alat navigasi perhubungan udara. Selain itu, peserta TOT juga akan diajarkan Powerful Presentation Skill yakni bagaimana memberikan dan membuat presentasi yang menarik oleh narasumber dari MarkPlus&Co. (Yudi/Bend-Humas)